Diklat DPRD dan Setwan

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Dewan (DPRD) Se-Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya
DI- Tempat

Dengan Hormat,

Diklat dan Bimtek DPRD sangat dibutuhkan untuk meningatkan kapasitas, fungsi anggota DPRD, kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD, Orientasi Pengelolaan Dana Reses, Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD.

Lembaga Pendidikan Pelatihan Pemerintahan Daerah ( LP3D ) sebagai  penyelenggara training,  diklat DPRD atau Bimtek Anggota Dewan mengajukan undangan Bimtek, Diklat dan Sosialisasi DPRD .

Materi Diklat/Bimtek DPRD yang dapat dijadikan pilihan para peserta bimtek atau diklat DPRD antara lain sebagai berikut :

1. Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Masa Bakti 2019 – 2024 Serta Peran SETWAN Dalam Penguatan Kelembagaan Secretariat DPRD.
2. Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
3. Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
4. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPR
5. Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota termasuk atau Penyuluhan Roadmap dan Grand Design Reformasi Birokrasi
6. Hak Dan Kewajiban, Serta Uang Jasa Pengabdian Bagi Anggota DPRD Pada Akhir Masa Bakti
7. Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Didaerah
8. Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan / Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD.
9. Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD.
10. Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 120 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.
11. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran.
12. Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.
13. Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
14. Optimalisasi Reses & Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara.
15. Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD.
16. Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten.
17. Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Purnabakti.
18. Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD.
19. Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD.
20. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
21. Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
22. Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten.
23. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fungsi DPRD.
24. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD.
25. Penguatan Hard dan Soft Skill bagi Anggota DPRD Purnabakti.
26. Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD.
27. Teknis dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat Dprd dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan yang Sistematis dan Efaktif.
28. Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Bidang Legislasi, Budgeting dan Pengawasan yang orientasi pada Kepentingan Rakyat.
29. Optimalisasi Peran Dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Dan Program Legislas.
30. Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Kegiatan Reses DPRD.
31. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat.
32. Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD.
33. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan.
34. Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No. 12/2018.
35. Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020.
36. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan.
37. Sosialisasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
38. Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2019.
39. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019.
40. Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Serta Penyusunan LKPJ, LPPD Dan EKPPD.
41. Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
42. Optimalisasi Tugas Pokok & Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait dengan Kedudukandan Keuangan Protokoler DPRD.
43. Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara ( Penjaringan Aspirasi Masyarakat ).

Dalam rangka peningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota, bermaksud menyelenggarakan Orientasi dan Pembekalan untuk Anggota dan Sekretariat DPRD, untuk itu kami dari Lembaga Pendidikan Pelatihan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bersama Para Pakar dan Nara Sumber akan mengadakan Bimtek Tingkat Nasional tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Terlampir Jadwal Bimtek DPRD yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pelatihan Pemerintahan Daerah (LP3D).