Penyelenggara Bimtek

Materi Bimtek Terbaru Tingkat Daerah dan Nasional Tahun 2021

Materi Bimtek Diklat Nasional

Berikut materi bimtek dan materi diklat nasional untuk bidang keuangan, materi bidang pemerintahan, materi diklat kepegawaian, materi diklat barang dan aset, materi bimtek pengadaan barang dan jasa, materi bimtek kearsipan, materi bimtek perpajakan, materi bimtek penanaman modal, materi bimtek bidang ukm, materi bimtek bidang kepariwisataan, materi bimtek pertambangan, materi bimtek lingkungan hidup, materi bimtek bidang kesehatan, kependudukan, materi bimtek pembinaan satpol pp, materi bimtek bumn, bumd dan rumah sakit, materi bimtek DPRD

Materi Bimtek Keuangan :

  1. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022.
  2. Sosialisasi Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  3. Penyusunan PRA RKA APBD 2022 dan Keterkaitanya dengan PP Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  4. Teknis dan Mekanisme Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah berdasarkan Regulasi Terbaru.
  5. Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2019.
  6. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
  7. Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) Serta Teknis Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan.
  8. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan.
  9. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD.
  10. Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2018.
  11. Teknis dan Mekanisme Pertanggungjawaban Perbendaharaan Keuangan Daerah.
  12. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD
  13. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 40 Tahun 2020.
  14. Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 sesuai PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2020.
  15. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2018
  16. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E.SIPKD, E.Reporting, E.Siap/BMD.
  17. Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.
  18. Kebijakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam APBD 2022.
  19. Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak.
  20. Sistem Dan Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  21. Isu Strategis Pengelelolaan Perpajakan oleh Bendahara.
  22. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bagi Bendahara Satuan Kerja BLUD.
  23. Teknis Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
  24. Sosialisasi PMK Nomor 112/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 dan PMK Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
  25. Simulasi Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara.
  26. Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi PA, PPK SKPD, PPTK dan Bendahara SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  27. Implementasi PERMENDAGRI RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
  28. Sosialisasi PMK No 24/PMK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
  29. Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.
  30. Permendagri 123 Tahun 2018 Tentang Hibah Bansos Yang Bersumber Dari APBD.
  31. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD.
  32. Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif.
  33. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020.
  34. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021.
  35. Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
  36. Tata Cara Pelaporan LKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban,Kepala Daerah Kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Implementasi PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
  37. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2021.
  38. Tata Cara Pengelolaan Pajak bagi Belanja yang Bersumber dari APBD.
  39. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019.
  40. Tata Cara Proses Penuntutan Penggantian Kerugian Daerah, serta Penghapusan Piutang Kerugian Daerah Sesuai PERMENDAGRI No. 133 Tahun 2019 tentang Penyelesaian
  41. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.
  42. Penyiapan Perumusan Kebijakan Di Bidang Perbendaharaan Negara.
  43. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Perbendaharaan Negara Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
  44. Perumusan Standar, Norma, Pedoman, Kriteria, Dan Prosedur Di Bidang Perbendaharaan Negara.
  45. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Evaluasi Di Bidang Perbendaharaan Negara.
  46. Pengembangan Sistem Informasi Perbendaharaan Negara; Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal.
  47. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.
  48. Peningkatan Tata Kelola, dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan ( Uang / Barang ).
  49. Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya.
  50. Analisa Standar Biaya Umum Tahun 2019 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
  51. Tertib Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD. Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDA.
  52. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, serta Antisipasi Audit BPK-RI.
  53. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.
  54. Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD.
  55. Analisa Biaya Masukan dan Keluaran Tahun 2019 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
  56. Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran UP,GU,TU Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
  57. Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
  58. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran Audit.
  59. Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) Tahun Anggaran 2016. Sistem Pengendalian Internal,dan Eksternal PEMDA.
  60. Audit Keuangan, Audit Aset, dan Audit Kinerja Untuk Memperoleh dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).
  61. Perencanaan, Penatausahaan, Penelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  62. Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019.
  63. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi.
  64. Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual.
  65. Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost.
  66. Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, dan Pertanggungjawaban, Serta Pelaporan Keuangan Daerah di Lingkungan SKPD.
  67. Proses Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang Berlaku.
  68. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  69. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 77 Tahun 2020, dan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah, serta perencanaan dan pelaksanaan Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri berdasarkan PERMENDAGRI 29 Tahun 2016.
  70. Pengelolaan Keuangan Bagi Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD.
  71. Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014.
  72. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
  73. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  74. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
  75. Penatahausahaan dan Pengeolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pelaporan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2020.
  76. Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual.
  77. Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Koperasi Serta Analisa Laporan Keuangan Koperasi.
  78. Pelaksanaan Akuntansi Pusat Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
  79. Menyusun dan Menyajikan LKPJ dan LKPD Menjadi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Akuntabel dan Profesional.
  80. Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus Pada Inspektorat, Serta Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sebagai Perwujudan Pelaksanaaan Permendagri 57 Tahun 2007.
  81. Proses Laporan Keuangan dan Perpajakan di Lingkungan SKPD.
  82. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017.
  83. Pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan menggunakan SIPTL (sistem pemantauan tindak lanjut).
  84. Tata cara Mengantisipasi Pemeriksaan Oleh BPK – RI, serta Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah.
  85. Verifikasi Dan Akuntansi Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan (APP).
  86. Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah.
  87. Tata Cara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2020.
  88. Bimbingan Teknis Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2022.
  89. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.
  90. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
  91. Tata Cara Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas Dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.
  92. Manajemen Resiko Kebijakan Anggaran.
  93. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah.
  94. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan keuangan yang Transparan dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan.
  95. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan keuangan yang Transparan dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan.
  96. Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan Untuk Tahun 2022 Dan Standar Biaya Keluaran Tahun 2022.
  97. Langkah-Langkah Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai.
  98. Sosialisasi Transaksi Non Tunai Dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian.
  99. Tata Cara Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah.
  100. Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
  101. Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  102. Implementasi dan Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah provinsi /kabupaten / kota Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ.
  103. Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah ( PP No. 10 Tahun 2011).
  104. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PKM.05/2011).
  105. Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial.
  106. Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan SIMDA, serta Pengadministrasian Keuangan SKPD/OPD yang Akuntabel.
  107. Bimbingan Teknis Implementasi Standar Harga Satuan Regional Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Sesuai PP 12 Tahun 2019.
  108. Kebijakan Jabatan Fungsional Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
  109. Tata Kelola Keuangan Bumd Perusahaan Umum Daerah Dalam Rangka Peningkatan Layanan.
  110. Manajemen Kas Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
  111. Implementasi Kebijakan E-Governmet Dan Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Keuangan SKPD
  112. Implementasi Kebijakan E-Government Pada Pemerintah Daerah Untuk Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  113. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan Keuangan Yang Transparan Dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan.
  114. Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017.
  115. Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

 

Materi Bimtek Kepegawaian :

  1. Implementasi PERMENPAN RB No 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara ( MTASN ) Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Menuju Distem Merit.
  2. Implementasi PP.No.17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS/ASN.
  3. Bimtek Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan No.25 Tahun 2020.
  4. Bimtek Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 17 Tahun 2020.
  5. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
  6. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( Penggati PP 46 Tahun 2011 ).
  7. Sosialisasi Dan Implementasi PP No. 30 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS Dengan Menggunakan Praktek Aplikasi Internet Wajib Bagi Semua OPD Propinsi Kab/Kota.
  8. Pedoman Penggajian PNS Sesuai PERPRES No.16 Tahun 2019, PP No. 15 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2019.
  9. Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016.
  10. Bimtek Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  11. Sosialisasi Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji PNS.
  12. Sosialisasi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS.
  13. Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda
  14. Rekuitmen CPNS, Beserta Pengembangan Kompetensi PNS
  15. Penyusunan Evaluasi Jabatan Dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan SKT Dan SKM PNS Dilingkungan Pemerintah Daerah.
  16. Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Regulasi, Peraturan Terbaru bagi Bendahara dan Bagian Kepegawaian di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  17. Sosialisasi dan implementasi PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  18. Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Bagi Pemerintah Daerah
  19. Manajemen Konflik dan Krisis ( Conflict and Crisis Management ) bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah
  20. Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
  21. Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah Terkait Dengan Sistem Baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu/ PNS.
  22. Manajemen Intelijen Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Daerah & Bimtek Intelijen Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan dan Objek Vital.
  23. Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS
  24. Bimbingan Teknis Pembentukan Aparatur Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota se Indonesia Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara guna membentuk Pemerintahan Kelas Dunia.
  25. Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Dilingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2011.
  26. Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Dan Analisis Beban Kerja (ABK), Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Serta Implementasi Permenpan Nomor 41 Tahun 2018
  27. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Yang Berlaku Mulai 22 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  28. Sosialiasi Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ), dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dan Petunjuk Teknis PP No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
  29. Tata Cara dan Syarat-Syarat Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan Pelaksana Serta Pejabat Fungsional.
  30. Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Aparatur Sipil Negara.
  31. Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara.
  32. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  33. Tata Cara Penyusunan, Perhitungan dan Penilaian Prestasi Kerja PNS
  34. Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja PNS.
  35. Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru.
  36. Pengangkatan dan Hak Serta Kewajiban Analis Kepegawaian
  37. Tata Cara Penetapan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Manajerial PNS.
  38. Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS Daerah.
  39. Pedoman Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Tewas Bagi PNS.
  40. Bimtek / Diklat Impementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU RI No. 5 Tahun 2014.
  41. Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap.
  42. Pengembangan Pola Karier dan Kompetensi PNS.
  43. Standar Pelayanan Prima dan Pelayanan Minimal yang Harus Dilakukan Unit Pelayanan.
  44. Proses Penyusunan dan Perencanaan Serta Program Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  45. Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Umum.
  46. Tata Cara Perumusan Dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  47. Tata Cara Melakukan Study Banding Pekerjaan Didalam Atau Diluar Negeri Bagi SKPD didaerah.
  48. Tata Cara Dan Syarat-Syarat Penetapan Kebutuhan Dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
  49. Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberhentian dan Pensiun PNS.
  50. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan UU Ketenagakerjaan Didaerah.
  51. Tata Cara Mutasi Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Serta Pemberian Kenaikan Pangkat PNS Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017.
  52. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  53. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.
  54. Bimtek Manajemen Talenta ASN Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020.
  55. Tata Cara Pengujian Kelayakan, Pengangkatan dan Promosi Jabatan Bagi PNS sesuai dengan PERMENPAN Nomor 13 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017.
  56. Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
  57. Tata Cara Pengubahan dan Penambahan Jabatan Pelaksana Pada SKPD Di Daerah.
  58. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan PEMDA.
  59. Etika dan Disiplin PNS.
  60. Strategi Terpadu Menghadapi Kebijakan Zero Growth Formasi PNS
  61. Tata Cara Penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintahan.
  62. Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  63. Evaluasi Jabatan Terkait Reformasi Birokrasi.
  64. Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA.
  65. Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Menpan atau PERMENPAN RB No.29 Tahun 2020.
  66. Sosialisasi Etika dan disiplin PNS dilingkungan PEMDA Terkait SKP.
  67. Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS Di Lingkungan Instansi Pemerintah
  68. Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah dan Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah serta Stadar Pelayanan Publik.
  69. Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  70. Tata Cara Mutasi pegawai Daerah.
  71. Bimtek / Diklat Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Efektif dan Efisien Sesuai Dengan Permendagri No. 138 Tahun 2017.
  72. Sistem Kepangkatan dan Pengembngan Karir Serta Pengukuran Kinerja Aparatur Daerah Dalam Rangka Penerapan UU ASN.
  73. Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah.
  74. Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Pelayanan Publik.
  75. Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negri Sipil, Serta Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
  76. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Terkait Dengan Penilaian SKP, dan Penilaian Angka Kredit.
  77. Analisis Jabatan Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemetaan Jabatan.
  78. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  79. Tata Cara Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.
  80. Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Guru.
  81. Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Tenaga Medis.
  82. Tata Cara Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
  83. Penerapan Sistem E-Kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN ).
  84. Pelatihan Penggunaan Aplikasi “SIPAMAN” Pelaporan Berkala Pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Berbasis Online.
  85. Penyusunan Analisis Beban Kerja ( ABK ).
  86. Pengembangan Budaya PNS.
  87. Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  88. Penyusunan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja ( ABK ) di Lingkungan Pemerintah Daerah Implementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai dengan UU RI No. 5 Tahun 2014.
  89. Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Permenpan Dan RB Nomir 1 Tahun 2020.
  90. Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan SKT dan SKM PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota/ Se Indonesia.
  91. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
  92. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi CPNS Dan PNS Berdasarkan Pp 53 Tahun 2010.

 

Materi Diklat Barang dan Aset Daerah :

  1. Manajemen Aset Daerah dan Penilaian Dan Inventarisasi Aset Pemerintah.
  2. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 27 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI 19 Tahun 2016.
  3. Bimtek Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Dan Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Serta Tindak Lanjut Dan Strategi Menghadapi Audit BPK.
  4. Bimtek Mengenai Akuntansi Penyusutan Aset Tetap.
  5. Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Sesuai PP 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset /Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013.
  6. Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
  7. Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Sesuai PP 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset /Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013.
  8. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.
  9. Bimtek Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMD/BMN) sesuai PP.No.28 tahun 2020.
  10. SIMDA BMD Wujudkan GOOD GOVERNANCE.
  11. Pengelolaan Aset Daerah 2021.
  12. Strategi dan Tata Cara Penghapusan Aset.
  13. Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018.
  14. Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah.
  15. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  16. Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (Simbada), Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Aset Daerah ( State Property Management).
  17. Diklat dan Bimtek Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah dan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013.
  18. Pedoman Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
  19. Sosialisasi Perpres No 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  20. Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres No. 16 Tahun 2018.
  21. Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan, Inventarisasi dan Sensus Barang Daerah.
  22. Prosedur Pengadaan Langsung Dan Penunjukan Langsung Serta Swakelola Atas Barang dan Jasa Pemerintah.
  23. Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  24. Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD.
  25. Pedoman Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah.
  26. Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah.
  27. Pedoman Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah.
  28. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  29. Pelatihan dan Bimtek Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penilaian, Dan Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah.
  30. Pedoman Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016.
  31. Bimtek Tentang Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD).
  32. Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA).
  33. Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset.
  34. Bimtek Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
  35. Pedoman Sensus Barang Milik Daerah.
  36. Pedoman Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
  37. Pedoman Pemeriksaan Aset Tetap.
  38. Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif.
  39. Pengurus Barang OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  40. Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah.
  41. Pedoman Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

 

Materi Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa :

  1. Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  2. Tryout dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012.
  3. Ujian Sertifikasi PBJ berbasis Komputer yang di Fasilitasi oleh LKPP.
  4. Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  5. Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012.
  6. Metode penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  7. Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  8. Pendalaman Materi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah untuk Tingkat Lanjut.
  9. Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
  10. Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  11. Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah.
  12. Diklat Pointers Perubahan IV Perpress No. 54 Tahun 2010 ( Perpress No. 4 Tahun 2015 ) dan Inpress No. 1 Tahun 2015.
  13. Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender.
  14. Hokum kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  15. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
  16. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
  17. Pengadaan Barang dan Jasa dengan Swakelola.
  18. Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
  19. Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI.
  20. Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan.
  21. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender.
  22. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
  23. Bimtek Penyusunan Hps Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
  24. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
  25. Peningkatan Kompetensi PBJ Pemerintah Penyusunan HPS dan Kontrak Pengadaan.
  26. Pointers Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
  27. Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Serta Pedoman Penyusunan APBD Ta. 2019 (Permendagri No. 38 Tahun 2018).
  28. Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.
  29. Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa.
  30. Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Secara Swakelola, Evaluasi Penawaran, HPS, Dok Kontrak Atas Pengadaan Barang dan Jasa.
  31. Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI.

 

Materi Kearsipan dan Perpustakaan

  1. Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center).
  2. Pengelolaan Kearsipan di Daerah
  3. Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No. 135/2017 Perubahan Atas Permendagri No. 78/2012 Serta PP No. 28/2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43/2009 Tentang Kearsipan.
  4. Tata Kearsipan Pemerintah
  5. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Digital dan Pedoman Tata Naskah Dinas instansi Pemerintah.
  6. Korespondel dan Tata Naskah Dinas
  7. Teknis Pengelolaan Perpustakaaan Inpassing
  8. Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Digital
  9. Manajemen Perpustakaan
  10. Bimtek dan Diklat Perka ANRI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis
  11. Manajemen Perlindungan, Pemeliharaan, Pengamanan Dan Penyelamatan Arsip Vital Khusus Pemerintah Daerah
  12. Pengatalogan Deskriptif Berbasis RDA
  13. Pengelolaan Informasi Perputakaan
  14. Penyuluh Minat dan Gemar Membaca
  15. Pengenalan Perpustakaan
  16. Penyusunan Bibliografi
  17. Penulisan Karya Ilmiah
  18. Diklat TOT( Training of Trainers ) Perpustakaan
  19. Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
  20. Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas Dan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota
  21. Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
  22. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Digital dan Pedoman Tata Naskah Dinas instansi Pemerintah
  23. Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah
  24. Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan
  25. E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan
  26. Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka Anri No. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis.
  27. Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010
  28. Tatacara Pengelolaan Kearsipan Yang Praktis Dan Efisien Serta Penetapan
  29. Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Berdasarkan PERPRES No. 29 Tahun 2014
  30. Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta Pp Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
  31. Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012
  32. Kearsipan Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis Sesuai Perka Anri Nomor 9 Tahun 2018

Diklat Pemerintahan :

  1. Tata Cara Regulasi Pengelolaan keuangan Daerah
  2. Tata Cara Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
  3. Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemda
  4. Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemkot
  5. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Sesuai PP No. 16 Tahun 2018
  6. Manajemen Keprotokolan Sekretariat Daerah
  7. Tata Cara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  8. Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintahan
  9. Tata cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah
  10. Tata Cara Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
  11. Implementasi PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  12. Teknik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014.
  13. Implementasi Transakasi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
  14. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  15. Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan (Wajar Tanpa Pengecualian) serta Pengelolaan Kas OPD sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan PP Nomor 71 Tahun 2010.
  16. Aspek-Aspek Akuntansi dalam Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  17. Tata Cara Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
  18. Implementasi Perpres Nomor 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK Nomor 165 Tahun 2014.
  19. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013.
  20. Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah sesuai PP Nomor 10 THN 2011 Serta Mekanisme Pengelolaan Hibah sesuai PMK Nomor 191/PMK.05/2011.
  21. Strategi Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah.
  22. Tata Cara Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008.
  23. Pedoman Umum Penyusunan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
  24. Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara.
  25. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan.
  26. Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
  27. Sosialisasi Perturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peningkatan Kapasitas LPSE
  28. Tata Cara Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 4.3 bagi Penyedia Jasa Kontruksi
  29. Bimbingan Teknis Penginputan Data Sistem Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran ( SISMONTEPRA )
  30. Administrasi Umum bagi Sekretaariat Daerah
  31. Penerapan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Mendukung Administrasi Sekretariat Daerah
  32. Peningkatan Mutu Administrasi Sekretariat Daerah
  33. Penatausahaan Administrasi Sekretariat Daerah dalam Rangka Tertib Administrasi Pemerintah Daerah
  34. Tata Cara Pengisian Buku Administrasi Sekretariat Daerah

 

Materi Diklat Perpajakan :

  1. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
  2. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
  3. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  4. Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB – P2)
  5. Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah
  6. Pengelolaan Pajak Pajak Bagi Belanja Yang Bersumber dari APBD
  7. Pajak Berbasis Elektronik EBILLING
  8. Penyuluhan Pajak Daerah.
  9. Jurusita Pajak Daerah.
  10. Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
  11. Optimalisasi Pemungutan, Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Prosedur Dan Kebijakan Penilaian dan Pemetaan PBB Dan BPHTB, Serta Pengelolaan Dan Audit Pajak Daerah.
  12. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.
  13. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Melalui Pemungutan Pajak Daerah
  14. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Sesuai PP No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah.
  15. Sosialisasi PMK No. 39/PMK.03/2016 Perubahan Kelima Atas PMK No. 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.
  16. Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
  17. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
  18. Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  19. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 2016 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah
  20. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
  21. Optimalisasi Pemungutan dan Penggalian Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
  22. Audit Perpajakan OPD 2021.
  23. Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah Dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan Pajak.
  24. Mekanisme Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Oleh Sopd Atas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Serta Belanja Apbd Pasca Berlakunya Pp Nomor 23 Tahun 2018, Pmk-99/Pmk.03/2018 Dan Pmk Nomor Pmk-9/Pmk.03/2018 Serta Praktik Pengisian Laporan Pajak (E-Spt) Berdasarkan Aplikasi Terbaru Dan Peraturan Perpajakan
  25. Pembinaan Dan Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak.
  26. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
  27. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.
  28. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penerimaan PAD.
  29. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, Serta Antisipasi Audit BPK-RI.
  30. Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah.
  31. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan PP No. 55/2016 Serta Permendagri No. 105/2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah.
  32. Perpajakan Penilaian Pajak Daerah PBB P2
  33. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah
  34. Sosialisasi Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah
  35. Sosialisasi PMK Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.
  36. Analisa Biaya Umum Tahun 2015 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
  37. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD

 

Bimtek Perijinan dan Penanaman Modal :

  1. Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
  2. Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
  3. Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
  4. Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM )
  5. Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
  6. Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
  7. Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
  8. Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
  9. Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Pemerintahan Daerah Sosialisasi Pelayanan Perizinan
  10. Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  11. Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategi Daerah
  12. Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.
  13. Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
  14. Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB)
  15. Ketentuan Terbaru Penanaman Modal Berdasarkan Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013

Materi Bimtek UKM :

 

Bimtek Pertambangan :

  1. Manajemen Pertambangan Rakyat Bagi Instansi Pemerintah sebagai wujud Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bertanggungjawab.
  2. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.
  3. Strategi Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat
  4. Tata Cara Monitoring dan Pengawasan Pertambangan
  5. Mekanisme Evaluasi Dokumen Amdal Bidang Pertambangan
  6. Penggunaan Program GIS ( Sistem Informasi Geografis ) pada Bidang Pertambangan
  7. Tata Cara Perhitungan Royalti Mineral dan Batu Bara
  8. Evaluasi Cadangan Bahan Galian
  9. Audit PNBP Sub Sektor Mineral dan Batu Bara
  10. Strategi Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat
  11. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

 

Bimtek Pariwisata :

  1. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional ( RIPPDA) Tahun 2010 – 2025 (PP. RI No. 50 Tahun 2011), Serta
  2. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2013.
  3. Bimtek Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Pengembangan Program Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif 2021
  4. Tata Cara Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Daerah dan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame guna mendukung Peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD).
  5. Pengembangan Sadar Wisata dan Potensi Masyarakat Destinasi Pariwisata
  6. Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Merancang Media Promosi Destinasi
  7. Optimalisasi Peran Kecamatan dan Kelurahan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Sadar Wisata
  8. Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif Dan Merancang Media Promosi Destinasi Pariwisata Tahun 2016
  9. Optimalisasi Peran Kecamatan dan Kelurahan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Sadar Wisata
  10. Workshop Pengembangan Wisata Religi
  11. Sinkronisasi Promosi Pariwisata Pasar Eropa.
  12. Tata Cara Peningkatan Tata Kelola Destinasi Wisata.
  13. Sinkronisasi Promosi Pariwisata Pasar Asia Pasifik.
  14. Tata Cara Penyusunan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Daerah Wisata.
  15. Tata Cara Pengembangan SDM Pariwisata dan Sinergitas Antar Lembaga/Dinas Terkait dalam Pengembangan Daerah Wisata.
  16. Pedoman promosi Event Pariwisata Daerah
  17. Tata Cara Pengembangan Destinasi Pariwisata Melalui Eksistensi Sejarah dan Budaya Lokal.
  18. Sosialisasi Kebijakan Promosi Pariwisata untuk pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika.
  19. Kemitraan Usaha Masyarakat Destinati Pariwisata.
  20. Sinergitas promosi Pariwisata pasar Asia Pasifik dengan pelaku industri Pariwisata.
  21. Tata Cara Pengembangan paket wisata berbasis budaya.

 

Materi Kependudukan dan Catatan Sipil

  1. Tata Cara Registrasi Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Petugas Kelurahan, Kecamatan dan Dinas 2021
  2. Kemampuan Pengelola Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan serta Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan
  3. Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat
  4. Penguatan kapasitas Aparatur Dalam Menjalankan TOPOKSI Meningkatkan Kualitas Pelayanan Serta manajemen Kependudukan
  5. Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan
  6. Teknik Kependudukan dalam Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIAK)
  7. Mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 Kejadian Peristiwa Penting Yang Mengacu Pada UU No 24 tahun2013 Tentang Administrasi Kependudukan
  8. Kependudukan Tujuan Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan 2021
  9. Pelatihan Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 

Bimtek Lingkungan Hidup :

  1. Strategi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Tata Cara Pengelolaan Sampah Terpadu
  3. Tata Cara Penyusunan dan Penilaian Amdal
  4. Tata Cara dan Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup
  5. Optimalisasi peran Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup sesuai Kepmenpan No.47/KEP/M.PAN/8/2002
  6. Tata Cara Penyelesaian Lingkungan Hidup
  7. Dasar-Dasar Amdal
  8. Tata Cara Pengendalian Pencemaran Air
  9. Sosialisasi PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan PERDA tentang RPJMD, RPJMD dan Perubahan RPJMD, RPJMD, RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.
  10. Pengelolaan Sampah Terpadu.
  11. Penyusunan Dan Penilaian Amdal.
  12. Tata Cara Dan Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup.
  13. Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
  14. Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu fan Berwawasan Lingkungan Sesuai Amanat UU No. 18 Tahun 2008
  15. Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Sesuai Kepmenpan No.47/Kep/M.Pan/8/2002.
  16. Tata Cara Penyelesaian Lingkungan Hidup.
  17. Pengendalian Pencemaran Air.
  18. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
  19. Syarat Tertib Administrasi Menuju Good Governance
  20. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)
  21. Tata Cara Dan Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup.
  22. Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
  23. Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu fan Berwawasan Lingkungan Sesuai Amanat UU No. 18 Tahun 2008
  24. Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Sesuai Kepmenpan No.47/Kep/M.Pan/8/2002.
  25. Tata Cara Penyelesaian Dampak Lingkungan Hidup.
  26. Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Program 3R (Reduce, Reuse, Recyle) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melaluai Bank Sampah
  27. Pengelolaan Sampah dan Teknih Pengomposan
  28. Strategi dan Teknik Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018
  29. Pedoman dan tata Kelola Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
  30. Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten ( SSK )

 

Bimtek Kesehatan :

  1. Penyelesaian Kerugian Negara Likungan Instansi
  2. Kesehatan Reproduksi Remaja
  3. Penyehatan Air
  4. Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman
  5. Informasi Kesehatan Kabupaten/Kotamadya
  6. Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Rumah Sakit
  7. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 RS
  8. Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
  9. Bimtek Penguatan Tata Kelola Penyusunan SOP pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
  10. Strategi Manajemen Pengelolaan PBJ Sektor Kesehatan Oleh BLU Dan BLUD Berdasarkan Pepres No. 16 Tahun 2018
  11. Bimtek Peningkatan Mutu dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
  12. Standar Nasional Peningkatan Mutu Dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit.
  13. Pengelolaan Program Kesehatan Kabupaten Dan Kota
  14. Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kab/Kota Dan Rumah Sakit
  15. Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Dan Kota
  16. Bimtek Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD
  17. Bimtek / Diklat Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019
  18. Bimtek / Diklat Penyehatan Air serta Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman
  19. Bimtek Pedoman Pengadaan Alkes Dan Obat Dengan Pelelangan Dan Pengadaan Tanpa Tender Berdasarkan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010) Dan Permenkes No. 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue).
  20. Bimtek/ Diklat Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran (Rba) Blud Tahun Anggaran 2020
  21. Pembinaan perilaku Hidup bersih dan Sehat di Rumah Tangga.
  22. Penerapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daeran (BLUD) Dan Mekaninisme Akreditasi Puskesmas dan Penerapan Puskesmas Menjadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dan Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit.
  23. Disain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2016 Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019
  24. Fasilitator Pemberdayaan Masayrakat
  25. Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga
  26. Komunikasi Perubahan dan Perilaku
  27. Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit
  28. Tenaga Promosi kesehatan Dinkes Kab/kota dan Rumah sakit
  29. Rekruitmen tenaga Kesehatan Untuk Rumah Sakit dan Puskesmas
  30. Pengelolaan Program-program Kesehatan Kabupaten dan Kota
  31. Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran Organisasi
  32. Leadership Training For Managemen.

 

Materi Diklat Satpol PP :

  1. Tata Cara Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih.
  2. Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memelihara Ketertiban dan Keamanan Didaerah
  3. Tata Cara Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Bagian Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP.
  4. Mekanisme Dan Strategi Intelejen Satpol PP
  5. Tata Cara Pengangkatan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
  6. Peran Satpol PP atau Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP
  7. Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas
  8. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP
  9. Tata Cara Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP
  10. Peningkatan Kapasitas Anggota Polisi Pamong Praja dan Penegakan Perda
  11. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih.
  12. Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP.
  13. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP serta Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effectiv dan Berkualitas.
  14. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  15. Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas
  16. Implementasi Permendagri No 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
  17. Implementasi PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
  18. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih

 

Bimtek Rumah Sakit dan BUMN/BUMND :

  1. Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang & Jasa di Industri Hulu Migas Indonesia”.
  2. Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan Dalam Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat”
  3. Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat serta Strategi Pencegahan Tipikor Deangan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa tender berdasarkan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 ( Perubahan Perpres No.54 tahun 2010) Pemanfaatan E-Katalog Obar/Alkes untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Prosedur e-purchasing berdasarkan Perpres No.4/2015(Dilengkapi dengan Aplikasi e-Purchasing dan Penyusunan Kontrak).
  4. Optimalisasi Pengelolaan BUMN dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah.
  5. Bimtek Penerapan Kode Etik dan Hukum Dalam Keperawatan Rumah Sakit
  6. Bimtek  Pengembangan Karir Perawat Berbasis Kompetensi di Rumah Sakit
  7. Diklat Penghitungan Unit Cost Rumah Sakit
  8. Bimtek Penyusunan Kontrak Kerjasama Antara Dokter Dan Rumah Sakit
  9. Diklat Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit
  10. Bimtek  Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Bidang Layanan Medis
  11. Bimtek Perpajakan Rumah Sakit
  12. Diklat Professional clinical hypnotherapy
  13. Bimtek Quality Control dan Quality Assurance Rumah Sakit
  14. Diklat Service Excellent Bagi Petugas Keamanan di Rumah Sakit
  15. Bimtek Service Excellent Bagi Staf Medis dan Non Medis Rumah Sakit
  16. Diklat Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
  17. Bimtek Strategi Pelayanan Keperawatan
  18. Diklat Audit Keperawatan
  19. Bimtek Audit Operasional Rumah Sakit
  20. Diklat Basic HypnoBirthing for Midwives & Paramedics
  21. Bimtek Building Corporate Culture Rumah Sakit
  22. Diklat Business Plan Rumah Sakit
  23. Bimtek K3 Rumah Sakit
  24. Diklat Leadership for Doctor
  25. Bimtek Manajemen Advokasi dan Perlindungan Malpraktik di Rumah Sakit
  26. Diklat Manajemen DIKLAT Bagi Unit DIKLAT Rumah Sakit
  27. Bimtek Manajemen Kehumasan Rumah Sakit
  28. Diklat Manajemen Keuangan Rumah Sakit
  29. Bimtek Manajemen Logistik Rumah Sakit
  30. Diklat Manpower Planning di Rumah Sakit
  31. Bimtek Medical Hypnosis
  32. Diklat Optimalisasi & Manajemen Kinerja Rumah Sakit menggunakan metode BSC.
  33. Tata Cara Pengangkatan, Pembinaan Dan pemberhentian Jabatan Fungsional Pada Rumah Sakit
  34. Bimtek Tata Kelola Keuangan Bumd Perusahaan Umum Daerah Dalam Rangka Peningkatan Layanan”
  35. Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Kapitasi Pada Fktp/Puskesmas Dan Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Blud Puskesmas/Rumah Sakit Melalui LPSE.
  36. Pengelolaan BUMD Secara Profesional Dan Akuntabel Berdasarkan Peraturan Pemerintah
  37. Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Kapitasi Pada Fktp/Puskesmas Dan Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Blud Puskesmas/Rumah Sakit Melalui LPSE.
  38. Bimtek Pengelolaan Keuangan Bagi Aparatur Rumah Sakit Umum Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel.
  39. Bimtek dan Diklat Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019
  40. Bimtek dan Diklat Tenaga Promosi kesehatan Dinkes Kab/kota dan Rumah Sakit.

 

Materi Bimtek Kehumasan, MC dan Protokoler

  1. Peningkatan Tupoksi Humas dan Protokol, Ajudan Sekpri, Aspri Didalam Membangun Pencapaian Profesionalitas Pelayanan Prima
  2. MC dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah
  3. Kehumasan dan Komunikasi Publik Untuk Peningkatan Citra Pemerintah
  4. Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
  5. Penyusunan dan tata cara mekanisme keprotokolan, upacara dan MC dalam kehumasan Pemerintah
  6. Pengembangan Pencapaian Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Kehumasan dan Kprotokoleran Didalam Pelayanan Tamu Daerah
  7. Master Of Ceremony (MC) dan Protokoler
  8. Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
  9. Penulisan Jurnalistik Kehumasan
  10. Publik Speaking dan Presentation Skill (Praktek dan Implementasi)
  11. Jurnalistik Media Instansi Pemerintah dan Perusahaan.
  12. Videografi Kehumasan.
  13. Fotografi Jurnalistik Kehumasan.
  14. Manajemen Kesekretariatan.
  15. Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah.
  16. Kebijakan Kehumasan Dan Keprotokoleran Serta Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Bidang Umum, Humas Dan Protokoler Di Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Pelayanan PubliK”
  17. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan Keprotokolan.
  18. Kehumasan dan Keprotokoleran, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan dan Penerapan Keprotokoleran dalam Lingkup Ajudan Pimpinan, MC dan Acara Table Manner di Lingkungan Pemda.

 

Materi Diklat Aparatur Desa

  1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
  2. Tata Cara Pengangkatan Perangakat Desa Sebagai PNS Menurut Peraturan Kepegawaian.
  3. Pedoman Penyusunan Profil Desa.
  4. Tata Cara Pembuatan RPJMDESA Dan RKPDESA
  5. Manajemen Aset Desa.
  6. Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa.
  7. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dengan Swakelola.
  8. Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  9. Tata Cara Pengelolaan Dan Pengembangan Bumdes ( Badan Usaha Milik Desa ).
  10. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
  11. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Termasuk Anggaran Dana Desa.
  12. Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa.
  13. Tata Cara Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.
  14. Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa.
  15. Rencana Strategis ( Renstra ) Pelaksanaan Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa( ADD ) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
  16. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Kades dan TPK
  17. Penguatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa.
  18. Diklat/Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)
  19. Kompetensi Pemerintahan Desa-2020 dan Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2021 serta Manajemen Bumdes TA. 2021.
  20. Pengelolaan Keuangan Desa, Dari Perencanaan Sampai Pelaporan.
  21. Sosialisasi Permendesa PDTT No. 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang dilengkapi dengan Permenkeu No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
  22. Bimtek Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  23. Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pemerintahan Desa.
  24. Diklat Penetapan Batas Desa.
  25. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa.
  26. Sosialisasi Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Tata Cara Perencanaan, Penyusunan APBD Desa Dan Pembangunan Desa, Penatausahaan, Akuntansi Pemeriksaan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa Dan Aset Desa.
  27. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Serta Penatausahaan Perpajakkan Bagi Bendahara Dan Sekretaris Desa.
  28. Bimtek Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa.
  29. Sosialisasi Pp 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu No.06 Tahun 2014 Tentang Desa.
  30. Tata Cara Pengelolaan, Penganggaran, Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
  31. Penyusunan, Perencanaan Dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, No. 81 Tahun 2015 Dan No. 84 Tahun 2014.
  32. Peran Serta Dan Struktur Pemerintah Desa Sebagai Bagian Dari Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014.
  33. Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  34. Tata Cara Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pada APBD Desa.
  35. Peningkatan Kinerja, Serta Tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Serta Seluruh Aparatur Desa.
  36. Kebijakan Umum Tentang Desa.
  37. Tata Cara Penguatan Lembaga Dan Perangkat Pemerintah Desa.
  38. Analisis Potensi Desa Untuk Pengelolaan Desa Berbasis Potensi Desa.
  39. Tata Cara Perencanaan Desa Dan Penyusunan RPJM Desa.
  40. Tata Cara Pengembangan Kerjasama Antar Desa Untuk Pembangunan Desa.
  41. Percepatan Penataan Kewenangan Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
  42. Pedoman Penyusunan Anggaran Desa.
  43. Sosialisasi Dan Pelatihan Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Rangka Tertib Administrasi Pemerintah Desa.
  44. Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa.
  45. Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Prodiktif Masyarakat Pedesaan.
  46. Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa ( SISKEUDES ) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
  47. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Yang Dilengkapi Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Dan Audit Pemeriksaan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
  48. Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa
  49. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi
  50. Struktur Pemerintahan Desa Beserta Tugas dan Fungsinya
  51. Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014
  52. Pelatihan Administrasi Desa
  53. Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Permendagri No.44 Th 2016.
  54. Tata Cara Kerjasama Di Bidang Pemerintahan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017
  55. Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  56. Sosialisasi Permendagri Nomor 111, 112, 113, 114 TAHUN 2014 Tentang Desa dan Penyusunan RPJMDes, APBDes, Akuntansi Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  57. Bimtek / Diklat Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014
  58. Bimtek Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Sesuai Permendes No. 16 Tahun 2018

 

Materi Bimtek DPRD

  1. Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Masa Bakti 2019 – 2024 Serta Peran SETWAN Dalam Penguatan Kelembagaan Secretariat DPRD.
  2. Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
  3. Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
  4. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPR
  5. Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota termasuk atau Penyuluhan Roadmap dan Grand Design Reformasi Birokrasi
  6. Hak Dan Kewajiban, Serta Uang Jasa Pengabdian Bagi Anggota DPRD Pada Akhir Masa Bakti
  7. Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Didaerah
  8. Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan / Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD.
  9. Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD.
  10. Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 120 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.
  11. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran.
  12. Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.
  13. Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
  14. Optimalisasi Reses & Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara.
  15. Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD.
  16. Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten.
  17. Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Purnabakti.
  18. Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD.
  19. Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD.
  20. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
  21. Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  22. Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten.
  23. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fungsi DPRD.
  24. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD.
  25. Penguatan Hard dan Soft Skill bagi Anggota DPRD Purnabakti.
  26. Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD.
  27. Teknis dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat Dprd dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan yang Sistematis dan Efaktif.
  28. Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Bidang Legislasi, Budgeting dan Pengawasan yang orientasi pada Kepentingan Rakyat.
  29. Optimalisasi Peran Dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Dan Program Legislas.
  30. Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Kegiatan Reses DPRD.
  31. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat.
  32. Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD.
  33. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan.
  34. Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No. 12/2018.
  35. Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020.
  36. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan.
  37. Sosialisasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
  38. Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2019.
  39. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019.
  40. Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Serta Penyusunan LKPJ, LPPD Dan EKPPD.
  41. Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  42. Optimalisasi Tugas Pokok & Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait dengan Kedudukandan Keuangan Protokoler DPRD.
  43. Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara ( Penjaringan Aspirasi Masyarakat ).

 

Materi Bimtek Perhubungan

  1. Bimtek Pembentukan UPDT pada dinas perhubungan
  2. Bimtek Pengelolaan Parkir dan Retribusi Daerah dan pengujian KIR
  3. Bimtek Manajemen Keselamatan Pelayaran
  4. Bimtek Strategi Pengelolaan Industri Penerbangan
  5. Manajemen Transportasi Perkeretaapian
  6. Pelayanan Transportasi Berbasis Aplikasi Serta
  7. Pengendalian Lalu Lintas Berbasis Aplikasi
  8. Manajemen Logistik Port Business Management Kepelabuhan

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 081318309647 Pin BB : 59B7BE90

Jadwal Bimtek LP3D Tahun 2022

Jadwal Bimtek LP3D Tahun 2022
Fasilitas Peserta:

  • Pelatihan selama 2 hari
  • Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
  • Tanda Peserta Bimtek
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
  • Tas Eksklusif

Informasi selanjutnya tentang kegiatan Bimtek, Diklat dan sosisialisasi dapat menghubungi :

Phone: 0813 8098 9013, 0821 1310 8322 BBM : D7BC3D6E, 22A1E8D5