Diklat Pemerintahan Daerah

Kepada Yth,

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia.

Bimtek pemerintahan sudah pasti dibutuhkan oleh setiap pemerintahan daerah diseluruh Indonesia. Diklat pemerintahan memberikan pemahaman dan pendalaman akan tugas sebagai aparatur pemerintah daerah, sehingga sangat menentukan akan keputusan yang diambil agar tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Lembaga Pendidikan Pelatihan Pemerintahan Daerah ( LP3D )  sebagai  penyelenggara training,  bimtek, diklat  dan sosialisasi program-program pemerintah mengajukan undangan Diklat bidang pemerintahan kepada Bapak/Ibu Pimpinan.

Materi Bimtek/Diklat Pemerintahan mengenai penyusunan kerja skpd, evaluasi kerja aparatur, pelaksanaan alokasi dana, pertanggung jawaban keuangan, laporan pemerintahan dan beberapa materi lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta diklat atau bimtek pemerintahan, antara lain sebagai berikut :

1. Tata Cara Regulasi Pengelolaan keuangan Daerah
2. Tata Cara Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
3. Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemda
4. Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemkot
5. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Sesuai PP No. 16 Tahun 2018
6. Manajemen Keprotokolan Sekretariat Daerah
7. Tata Cara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
8. Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintahan
9. Tata cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah
10. Tata Cara Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
11. Implementasi PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Teknik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014.
13. Implementasi Transakasi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
15. Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan (Wajar Tanpa Pengecualian) serta Pengelolaan Kas OPD sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan PP Nomor 71 Tahun 2010.
16. Aspek-Aspek Akuntansi dalam Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Tata Cara Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
18. Implementasi Perpres Nomor 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK Nomor 165 Tahun 2014.
19. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013.
20. Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah sesuai PP Nomor 10 THN 2011 Serta Mekanisme Pengelolaan Hibah sesuai PMK Nomor 191/PMK.05/2011.
21. Strategi Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah.
22. Tata Cara Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008.
23. Pedoman Umum Penyusunan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
24. Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara.
25. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan.
26. Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
27. Sosialisasi Perturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peningkatan Kapasitas LPSE
28. Tata Cara Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 4.3 bagi Penyedia Jasa Kontruksi
29. Bimbingan Teknis Penginputan Data Sistem Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran ( SISMONTEPRA )
30. Administrasi Umum bagi Sekretaariat Daerah
31. Penerapan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Mendukung Administrasi Sekretariat Daerah
32. Peningkatan Mutu Administrasi Sekretariat Daerah
33. Penatausahaan Administrasi Sekretariat Daerah dalam Rangka Tertib Administrasi Pemerintah Daerah
34. Tata Cara Pengisian Buku Administrasi Sekretariat Daerah

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai bimtek, diklat pemerintahan daerah.

Terlampir Jadwal Bimtek Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pelatihan Pemerintahan Daerah ( LP3D )