Bimtek Desa Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Bimtek Desa

Kepada Yth,
1.    Bapak Bupati Seluruh Indonesia
2.    Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakatan Daerah Desa
3.    Camat, Lurah dan Kepala Desa
di- Tempat.

Bimtek Desa atau diklat untuk aparatur desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam pengabdiannya bagi masyarakat desa.

Dengan mengikuti bimtek aparatur desa para pejabat desa akan mampu menghasilkan diharapkan para peserta bimtek sperti camat, lurah, kepala desa dan sekertaris desa dapat melaksanakan dalam tugas-tugasnya sesuai jabatan yang diemban. Sehingga dapat memajukan desa tersebut sesuai harapan masyarakat berdasarkan undang-undang.

Lembaga Pendidikan Pelatihan Pemerintahan Daerah ( LP3D ) sebagai penyelenggara training, bimtek dan diklat barang dan aset pemerintah daerah mengajukan undangan Bimtek, Diklat dan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

Materi Diklat Desa

Materi Diklat/Bimtek Aparatur Desa antara lain Manajemen Pemerintahan Desa, Manajerial Kepala Desa, Penetapan Batas Desa, Pengelolaan Administrasi Desa, Alokasi Dana Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa dan beberapa mater pembahasan lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta diklat aparatur desa antara lain sebagai berikut :

  1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
  2. Tata Cara Pengangkatan Perangakat Desa Sebagai PNS Menurut Peraturan Kepegawaian.
  3. Pedoman Penyusunan Profil Desa.
  4. Tata Cara Pembuatan RPJMDESA Dan RKPDESA
  5. Manajemen Aset Desa.
  6. Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa.
  7. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dengan Swakelola.
  8. Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  9. Tata Cara Pengelolaan Dan Pengembangan Bumdes ( Badan Usaha Milik Desa ).
  10. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
  11. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Termasuk Anggaran Dana Desa.
  12. Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa.
  13. Tata Cara Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.
  14. Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa.
  15. Rencana Strategis ( Renstra ) Pelaksanaan Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa( ADD ) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
  16. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Kades dan TPK
  17. Penguatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa.
  18. Diklat/Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)
  19. Kompetensi Pemerintahan Desa-2020 dan Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2021 serta Manajemen Bumdes TA. 2021.
  20. Pengelolaan Keuangan Desa, Dari Perencanaan Sampai Pelaporan.
  21. Sosialisasi Permendesa PDTT No. 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang dilengkapi dengan Permenkeu No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
  22. Bimtek Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  23. Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pemerintahan Desa.
  24. Diklat Penetapan Batas Desa.
  25. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa.
  26. Sosialisasi Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Tata Cara Perencanaan, Penyusunan APBD Desa Dan Pembangunan Desa, Penatausahaan, Akuntansi Pemeriksaan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa Dan Aset Desa.
  27. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Serta Penatausahaan Perpajakkan Bagi Bendahara Dan Sekretaris Desa.
  28. Bimtek Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa.
  29. Sosialisasi Pp 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu No.06 Tahun 2014 Tentang Desa.
  30. Tata Cara Pengelolaan, Penganggaran, Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
  31. Penyusunan, Perencanaan Dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, No. 81 Tahun 2015 Dan No. 84 Tahun 2014.
  32. Peran Serta Dan Struktur Pemerintah Desa Sebagai Bagian Dari Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014.
  33. Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  34. Tata Cara Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pada APBD Desa.
  35. Peningkatan Kinerja, Serta Tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Serta Seluruh Aparatur Desa.
  36. Kebijakan Umum Tentang Desa.
  37. Tata Cara Penguatan Lembaga Dan Perangkat Pemerintah Desa.
  38. Analisis Potensi Desa Untuk Pengelolaan Desa Berbasis Potensi Desa.
  39. Tata Cara Perencanaan Desa Dan Penyusunan RPJM Desa.
  40. Tata Cara Pengembangan Kerjasama Antar Desa Untuk Pembangunan Desa.
  41. Percepatan Penataan Kewenangan Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
  42. Pedoman Penyusunan Anggaran Desa.
  43. Sosialisasi Dan Pelatihan Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Rangka Tertib Administrasi Pemerintah Desa.
  44. Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa.
  45. Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Prodiktif Masyarakat Pedesaan.
  46. Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa ( SISKEUDES ) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
  47. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Yang Dilengkapi Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Dan Audit Pemeriksaan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
  48. Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa
  49. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi
  50. Struktur Pemerintahan Desa Beserta Tugas dan Fungsinya
  51. Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014
  52. Pelatihan Administrasi Desa
  53. Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Permendagri No.44 Th 2016.
  54. Tata Cara Kerjasama Di Bidang Pemerintahan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017
  55. Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  56. Sosialisasi Permendagri Nomor 111, 112, 113, 114 TAHUN 2014 Tentang Desa dan Penyusunan RPJMDes, APBDes, Akuntansi Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  57. Bimtek / Diklat Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014
  58. Bimtek Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Sesuai Permendes No. 16 Tahun 2018

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai bimtek atau diklat Desa.

Terlampir Jadwal Diklat Aparatur Desa yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pelatihan Pemerintahan Daerah ( LP3D )

 

Jadwal Bimtek LP3D Tahun 2022

Jadwal Bimtek LP3D Tahun 2022
Fasilitas Peserta:

  • Pelatihan selama 2 hari
  • Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
  • Tanda Peserta Bimtek
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
  • Tas Eksklusif

Informasi selanjutnya tentang kegiatan Bimtek, Diklat dan sosisialisasi dapat menghubungi :

Phone: 0813 8098 9013, 0821 1310 8322 BBM : D7BC3D6E, 22A1E8D5